Konsultasi Mentor & Koordinasi Stakeholder
Manajemen ASN: menegaskan profesionalisme melalui koordinasi hierarkis yang tertib. Smart ASN: komunikasi digital mendukung etika berinteraksi dan penyampaian informasi secara efektif.
E-Magazine SI-PROHUKUM
SI-PRO
HUKUM
Sistem Progres Produk Hukum — dashboard kendali monitoring alur koordinasi dan progres penyusunan Keputusan Bupati.
Prakata
Dari Arsip Manual
Menuju Kendali Digital
Bagian Hukum merupakan gerbang regulasi Pemerintah Daerah. Di tengah volume dokumen yang tinggi — lebih dari 5.600 Keputusan Bupati setiap tahunnya — kebutuhan akan proses yang transparan, terukur, dan mudah dipantau menjadi semakin mendesak.
"SI-PROHUKUM hadir bukan sekadar sebagai aplikasi, melainkan sebagai manifestasi transparansi dan transformasi digital untuk menjawab keresahan perangkat daerah."
Kondisi eksisting menunjukkan bahwa proses monitoring alur koordinasi dan progres penyusunan Keputusan Bupati belum didukung sistem berbasis digital yang terintegrasi. Perangkat daerah pemrakarsa tidak dapat memantau secara langsung perkembangan dokumen yang diajukan — informasi status masih bergantung pada komunikasi manual yang tidak efisien.
Melalui kegiatan aktualisasi ini, hadir SI-PROHUKUM sebagai dashboard kendali berbasis cloud yang mengubah alur verifikasi yang sebelumnya manual menjadi sistem pemantauan terintegrasi dan dapat diakses secara real time.
Terima kasih kepada Bapak Muhammad Sukri, S.H. selaku Mentor, Ibu Andi Ismawaty, S.H., M.Si. selaku Coach, seluruh rekan Bagian Hukum, serta keluarga atas dukungan dan doa yang senantiasa mengiringi.
Adnan Wardihan, S.H.
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
Bagian Hukum Setda Kab. Polewali Mandar
Bagian Hukum Setda Kab. Polewali Mandar
Tentang Edisi Ini
E-Magazine ini merangkum perjalanan kegiatan aktualisasi "Digitalisasi Sistem Monitoring Alur Koordinasi dan Progres Penyusunan Keputusan Bupati" yang dilaksanakan pada masa habituasi Latsar CPNS Golongan III.
Peserta
Adnan Wardihan, S.H.
Program
Latsar CPNS Gol. III Angkatan XV — 2026
Instansi
Bagian Hukum Setda Kab. Polewali Mandar
Mentor
Muhammad Sukri, S.H.
Coach
Andi Ismawaty, S.H., M.Si.
Navigasi Edisi
Daftar Isi
Pembuka
01
Cover
01
02
Prakata
02
03
Daftar Isi
03
Profil
04
Profil ASN
04
05
Profil Instansi
05
06
Abstrak
06
ASN Profesional
07
Agenda 2 — Core Value BerAKHLAK
07
08
Agenda 3 — Manajemen ASN & Smart ASN
08
Isu & Solusi
09
Cover Story — Identifikasi Isu
09
10
Cover Story — Analisis & Kondisi
10
11
Solusi Kreatif — Pengenalan SI-PROHUKUM
11
12
Solusi Kreatif — Fitur & Tampilan
12
13
Solusi Kreatif — Manfaat & Keberlanjutan
13
Highlight Kegiatan
14
Kegiatan 1 & 2 — Konsultasi & Inventarisasi
14
15
Kegiatan 3 — Membangun Platform
15
16
Kegiatan 4 — Implementasi & Sosialisasi
16
17
Kegiatan 5 — Evaluasi & Pelaporan
17
Capaian & Penutup
18
Capaian & Data — Rekap Implementasi
18
19
Capaian & Data — Jenis Layanan & Kuesioner
19
20
Capaian & Data — BerAKHLAK & Dampak
20
21
Roadmap & Rencana Tindak Lanjut
21
22
Core Value Commitment & Ikrar BerAKHLAK
22
Kegiatan Aktualisasi Latsar CPNS Gol. III Angkatan XV — Balai Besar Pengembangan Kompetensi APDN IV Kemendagri, 2026
Informasi Edisi
Judul Aktualisasi
Digitalisasi Sistem Monitoring Alur Koordinasi dan Progres Penyusunan Keputusan Bupati
Inovasi
Dashboard Kendali SI-PROHUKUM (Sistem Progres Produk Hukum)
Instansi
Bagian Hukum Setda Kab. Polewali Mandar
Program
Latsar CPNS Gol. III Angkatan XV
Tahun
2026
Total Halaman
24 halaman
Profil ASN
Adnan Wardihan, S.H.
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama · Bagian Hukum Setda Polewali Mandar
Latsar CPNS Gol. III Angkatan XV
“
Melalui kegiatan aktualisasi, inovasi SI-PROHUKUM dihadirkan sebagai instrumen kerja yang lebih transparan, terukur, dan kolaboratif dalam mendukung penyusunan Keputusan Bupati secara lebih efektif.
Tempat, Tanggal Lahir
Tinggas-Tinggas, 10 Juni 1995
NIP
19950610 202504 1 001
Jabatan
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
Unit Kerja
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Hobi
Membaca
Profil Instansi
Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar · pengampu layanan fasilitasi dan koordinasi produk hukum daerah
Perbup Polman No. 53 Tahun 2021
Tugas & Fungsi
Bagian Hukum Sekretariat Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penyiapan bahan kebijakan, pengoordinasian penyusunan produk hukum, serta pengendalian tertib administrasi hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
Dalam konteks aktualisasi ini, unit kerja menjadi ruang implementasi inovasi yang menuntut koordinasi lintas pihak, akurasi data, dan kecepatan pemantauan progres penyusunan Keputusan Bupati.
Nilai kerja yang ditekankan
PRO AKTIV
Profesional, Akuntabel, Transparan, Inovatif, dan Visioner sebagai arah budaya kerja yang mendukung layanan hukum yang tertib, cepat, dan responsif.
Abstrak
Digitalisasi Monitoring Alur Koordinasi dan Progres Penyusunan Keputusan Bupati
Ringkasan aktualisasi dan inovasi SI-PROHUKUM di Bagian Hukum Setda Polewali Mandar
Aktualisasi ini dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan monitoring yang lebih cepat, transparan, dan terukur dalam proses penyusunan Keputusan Bupati pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Sebelum inovasi diterapkan, pemantauan progres masih bertumpu pada pencatatan manual, komunikasi yang tersebar, dan sulitnya memperoleh gambaran status dokumen secara real-time.
Melalui SI-PROHUKUM, proses koordinasi dan kendali progres didigitalisasi ke dalam dashboard kerja yang memungkinkan pemetaan status dokumen, penelusuran alur tindak lanjut, serta penyediaan data yang lebih akurat untuk kebutuhan monitoring internal. Inovasi ini tidak hanya mendukung efisiensi proses, tetapi juga memperkuat akuntabilitas layanan hukum daerah.
Pelaksanaan aktualisasi dilakukan melalui lima kelompok kegiatan, yaitu konsultasi dan koordinasi awal, pengumpulan data dan pemetaan alur, pembangunan dan uji coba platform, implementasi sistem, serta evaluasi dan pelaporan. Seluruh rangkaian tersebut menjadi wahana aktualisasi nilai-nilai BerAKHLAK sekaligus penguatan profesionalisme ASN melalui praktik kerja kolaboratif, adaptif, dan berorientasi pelayanan.
Hasil aktualisasi menunjukkan bahwa SI-PROHUKUM mampu menghadirkan sistem kendali yang lebih sistematis terhadap produk hukum, membantu visualisasi progres penyusunan Keputusan Bupati, serta membuka ruang perbaikan berkelanjutan berbasis data. Dengan demikian, inovasi ini diharapkan menjadi fondasi penguatan tata kelola layanan hukum yang lebih modern dan responsif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
Kata kunci
kegiatan aktualisasi, SI-PROHUKUM, Keputusan Bupati, monitoring progres, digitalisasi layanan hukum, BerAKHLAK, Smart ASN
ASN Profesional
Agenda 2 — Core Value BerAKHLAK
53 aktualisasi nilai dasar yang mewarnai seluruh tahapan kegiatan aktualisasi SI-PROHUKUM
Total 53 aktualisasi
Makna umum
Nilai BerAKHLAK hadir bukan sekadar sebagai daftar norma, tetapi sebagai perilaku kerja nyata yang tampak dalam konsultasi, pendataan, pembangunan sistem, implementasi, hingga evaluasi akhir.
Skor Evaluasi
4,421
Kategori baik
Berorientasi Pelayanan
9
Mendorong layanan yang responsif, membantu pengguna, dan fokus pada kebermanfaatan sistem.
Akuntabel
7
Tampak dalam pencatatan progres yang tertib, pelaporan objektif, dan kendali data yang dapat ditelusuri.
Kompeten
7
Diaktualisasikan melalui pembelajaran teknis, penyusunan instrumen, dan pengembangan platform kerja.
Harmonis
7
Menjaga relasi kerja yang saling menghargai dalam koordinasi dengan mentor, rekan sejawat, dan stakeholder.
Loyal
8
Tercermin pada komitmen mendukung tugas organisasi dan menjaga arah kebijakan pimpinan.
Adaptif
8
Terlihat pada kemampuan beralih dari mekanisme manual menuju sistem digital yang lebih efektif.
Kolaboratif
8
Menjadi benang merah yang menghubungkan proses konsultasi, dukungan unit kerja, dan penggunaan sistem oleh banyak pihak secara bersama.
ASN Profesional
Agenda 3 — Manajemen ASN & Smart ASN
Keterkaitan tiap kegiatan aktualisasi dengan profesionalisme ASN dan penguatan kecakapan digital
5 kegiatan utama
Pengumpulan Data & Pemetaan Alur
Manajemen ASN: data objektif menjadi dasar tanggung jawab kebijakan. Smart ASN: konversi data manual ke format digital memperkuat digital skills dalam pengelolaan informasi kerja.
Membangun & Uji Coba Platform
Manajemen ASN: tata kelola kerja menjadi lebih transparan dan akuntabel. Smart ASN: pemanfaatan cloud computing dan dashboard mendorong kecakapan bermedia digital secara produktif.
Implementasi Sistem
Manajemen ASN: menunjukkan peran ASN sebagai pelaksana kebijakan publik yang profesional. Smart ASN: internalisasi budaya digital lintas unit memperkuat digital culture dalam organisasi.
Evaluasi & Pelaporan
Manajemen ASN: laporan evaluasi objektif memperkuat akuntabilitas kinerja. Smart ASN: olah data digital untuk penilaian hasil mendorong literasi digital yang lebih matang.
Cover Story / Isu
Ketika Status Dokumen Tidak Mudah Terbaca
Identifikasi isu utama yang melatarbelakangi lahirnya SI-PROHUKUM di Bagian Hukum Setda Polewali Mandar
Halaman Analisis
Proses penyusunan Keputusan Bupati melibatkan serangkaian tahapan administratif: verifikasi substansi, paraf koordinasi, hingga penandatanganan. Pada kondisi eksisting, alur tersebut belum ditopang sistem monitoring digital yang terintegrasi sehingga pemrakarsa belum dapat memantau status dokumennya secara langsung dan real time.
Celah informasi
Perangkat daerah harus bergantung pada komunikasi manual untuk mengetahui posisi dokumen yang diajukan.
Komunikasi tidak efisien
Informasi status sering berulang ditanyakan melalui jalur administratif yang tersebar dan memakan waktu.
Persepsi kurang transparan
Ketiadaan dashboard kendali memunculkan ketidakpastian dan berpotensi mengganggu ketepatan waktu layanan.
Inti masalah: monitoring progres penyusunan Keputusan Bupati belum terdigitalisasi secara terintegrasi, padahal kebutuhan koordinasi dan ketepatan informasi semakin tinggi.
Analisis Masalah
Akar Masalah, Kondisi Sebelum, dan Arah Perbaikan
Membaca persoalan dari sisi proses, informasi, dan kebutuhan tata kelola yang lebih akuntabel
Akar masalah
Sebelum
Sesudah
Fishbone ringkas
- Metode: monitoring masih manual dan belum memiliki dashboard terpadu.
- Informasi: status dokumen belum dapat ditelusuri langsung oleh pemrakarsa.
- Koordinasi: komunikasi administratif tersebar dan berulang.
- Kontrol: sulit melihat progres secara cepat, konsisten, dan real time.
Manual & fragmentaris
Status dokumen diketahui melalui tanya jawab personal, pencatatan tersebar, dan belum ada tampilan progres yang mudah dipahami.
Terkendali & lebih transparan
Melalui SI-PROHUKUM, informasi progres dapat dimonitor lebih sistematis, posisi dokumen lebih mudah dilacak, dan alur kerja menjadi lebih tertib.
Solusi Kreatif
SI-PROHUKUM Sebagai Dashboard Kendali
Sistem Progres Produk Hukum untuk memudahkan monitoring alur koordinasi dan progres penyusunan Keputusan Bupati
Legal-Tech Editorial
SI-PROHUKUM dirancang sebagai instrumen kerja berbasis dashboard yang membantu Bagian Hukum memetakan alur proses, menyajikan status dokumen, dan memperkuat akuntabilitas koordinasi dengan perangkat daerah pemrakarsa.
Inovasi ini bukan hanya memindahkan pencatatan dari manual ke digital, tetapi membangun satu titik kendali yang membuat progres penyusunan Keputusan Bupati lebih mudah dipantau, lebih tertib, dan lebih komunikatif.
Akronim
SI-PROHUKUM
Sistem Progres Hukum — fokus inovasi pada pengendalian progres produk hukum secara terstruktur.
- Satu titik kendali progres dokumen.
- Visibilitas status secara terstruktur.
- Memperkuat tata kelola layanan hukum.
Solusi Kreatif
Fitur Utama & Tampilan Sistem
Empat layar utama yang membentuk pengalaman monitoring dan kendali progres di SI-PROHUKUM
01
Beranda Utama
Pintu masuk informasi dan orientasi sistem secara menyeluruh.
02
Pengajuan Draf SK
Pencatatan dan pengelolaan dokumen yang diajukan pemrakarsa.
03
Dashboard Perancang
Kendali internal untuk memantau pekerjaan lebih tertib.
04
Monitoring Progres
Tahapan status dokumen yang mudah ditelusuri dan dipahami.
Solusi Kreatif
Manfaat Strategis & Keberlanjutan
Nilai tambah SI-PROHUKUM tidak berhenti pada aplikasi, tetapi bergerak menuju budaya kerja yang lebih transparan dan berbasis data
Efisiensi koordinasi
Mengurangi ketergantungan pada komunikasi manual yang berulang.
Transparansi layanan
Status progres lebih mudah dibaca oleh pemrakarsa.
Akuntabilitas proses
Alur kerja terdokumentasi lebih rapi dan terkendali.
Fondasi berkelanjutan
Basis penguatan layanan hukum berbasis digital ke depan.
Arah keberlanjutan
SI-PROHUKUM membuka ruang standardisasi data, pemutakhiran progres yang konsisten, serta perluasan manfaat dashboard sebagai instrumen monitoring produk hukum yang semakin matang.
Highlight Aktualisasi
Kegiatan 1 & 2 — Konsultasi, Koordinasi, dan Pemetaan Awal
Langkah awal difokuskan pada penyamaan arah, dukungan stakeholder, serta pengumpulan basis data dan alur kerja
Kegiatan 01 · Konsultasi & Koordinasi
Konsultasi Mentor & Koordinasi Stakeholder
Penyiapan bahan paparan konsep dashboard, konsultasi dengan mentor, serta upaya memperoleh dukungan formal melalui Nota Dinas.
Harmonis · Loyal
Kegiatan 02 · Pengumpulan Data
Pemetaan Alur & Inventarisasi Data
Pembelajaran SOP, inventarisasi register fisik, identifikasi variabel digital, serta penyusunan instrumen kendali progres.
Kompeten · KolaboratifHighlight Aktualisasi
Kegiatan 3 — Membangun & Uji Coba Platform
Tahap pengembangan sistem yang menerjemahkan kebutuhan kerja menjadi dashboard yang komunikatif dan siap diuji
Kegiatan 03 · Membangun Platform
Membangun Fondasi Platform SI-PROHUKUM
Tahap ini difokuskan pada penyusunan arsitektur data, perancangan struktur informasi, serta pembentukan tampilan dashboard yang komunikatif agar selaras dengan kebutuhan kerja Bagian Hukum.
Adaptif · Kompeten
Kegiatan 03 · Uji Coba
Menguji Dashboard Kendali
Setelah fondasi sistem terbentuk, dilakukan sinkronisasi data, uji coba input dokumen riil, serta penyempurnaan akses dan alur penggunaan agar dashboard benar-benar siap dipakai dalam praktik kerja.
Akuntabel · KolaboratifHighlight Aktualisasi
Kegiatan 4 — Implementasi Sistem
Sistem mulai dipakai dalam praktik: sosialisasi, penginputan data, pembaruan status, hingga evaluasi respons pengguna
Kegiatan 04 · Sosialisasi
Penguatan Pemahaman Pengguna
SI-PROHUKUM diperkenalkan kepada perangkat daerah pemrakarsa untuk memastikan pemahaman atas alur baru yang lebih tertib dan digital.
Berorientasi Pelayanan
Kegiatan 04 · Implementasi
Penginputan & Updating Progres Real Time
Data draf Keputusan Bupati mulai diinput ke database dan progres diperbarui secara real time sebagai dasar monitoring internal.
Akuntabel · KolaboratifHighlight Aktualisasi
Kegiatan 5 — Evaluasi & Pelaporan
Fase penutup yang memotret efektivitas sistem, pembelajaran nilai dasar, dan arah tindak lanjut ke depan
Kegiatan 05
Akuntabel · Kompeten · Adaptif
Evaluasi, Pembelajaran, dan Tindak Lanjut
Kegiatan akhir meliputi analisis efisiensi sebelum dan sesudah SI-PROHUKUM, monitoring efektivitas sistem, evaluasi penerapan nilai BerAKHLAK, penyusunan RTL, dan penulisan laporan akhir aktualisasi.
Fase ini menegaskan bahwa inovasi tidak berhenti pada implementasi teknis, tetapi diikuti evaluasi objektif dan rencana keberlanjutan yang terukur.
Analisis Efisiensi
Membandingkan kondisi sebelum dan sesudah implementasi.
Penerapan BerAKHLAK
Refleksi nilai dasar ASN dalam pelaksanaan aktualisasi.
RTL & Pelaporan
Penyusunan rencana tindak lanjut dan laporan akhir.
Pembelajaran
Pengarusutamaan budaya kerja kolaboratif berbasis data.
Capaian & Data
Pemetaan Rancangan Keputusan Bupati
Rekap status dokumen pasca implementasi SI-PROHUKUM menunjukkan distribusi progres yang lebih tertib
Total 220 dokumen
Total Pasca Implementasi
220
Dokumen Keputusan Bupati terkelola di SI-PROHUKUM
Dashboard admin SI-PROHUKUM saat ini mencatat 220 dokumen dengan distribusi status yang dapat dipantau secara langsung.
Distribusi Status
Temuan Utama
Distribusi status pada dashboard admin menunjukkan mayoritas dokumen saat ini berada pada tahap Review (141), sementara 42 dokumen masih dalam verifikasi, 5 dokumen telah selesai, dan belum ada dokumen pada tahap TTD saat pengecekan dilakukan.
Capaian & Data
Jenis Layanan & Kepuasan Pengguna
Distribusi jenis layanan pada database SI-PROHUKUM aktual beserta ringkasan respons kepuasan pengguna
115
Kenaikan Jabatan JF Guru
115 Review
41
Kenaikan Jabatan JF Non-Guru
39 Verifikasi · 2 Review
23
Alih Kategori JF
23 Review
14
Perpindahan ke JF
14 Paraf
27
Layanan Lainnya
17 Paraf · 5 Selesai · 3 Verifikasi · 1 Review · 1 Pending
3
Pengangkatan Kembali JF
3 Verifikasi
Kuesioner Pengguna SI-PROHUKUM
3,97Manfaat Sistem4,24
Kinerja Perancang4,18
Transparansi Pelayanan3,91
Kemudahan Penggunaan3,79
Kecepatan Layanan3,72
Capaian & Data
Penerapan Nilai BerAKHLAK & Dampak
Evaluasi penerapan nilai dasar ASN menunjukkan kualitas pelaksanaan aktualisasi yang matang dan terukur
4,421
Rata-rata
Skor Rata-Rata BerAKHLAK
Kategori Baik — penerapan nilai dasar ASN dalam praktik aktualisasi SI-PROHUKUM.
4,77
Berorientasi PelayananKemudahan akses & responsivitas pengguna sistem.
4,52
KompetenPenguasaan teknis & pembelajaran berkelanjutan.
4,50
AkuntabelPertanggungjawaban hasil & transparansi proses.
4,20
Harmonis · Loyal · Adaptif · KolaboratifKerja sama tim, komitmen, fleksibilitas, sinergi unit.
Dampak Aktualisasi
SI-PROHUKUM bukan sekadar aplikasi teknis, tetapi manifestasi penerapan nilai BerAKHLAK dalam praktik kerja. Keberhasilan implementasi menunjukkan bahwa ASN mampu mengintegrasikan perilaku kerja profesional dengan inovasi digital untuk meningkatkan kualitas layanan hukum daerah.
Rencana Tindak Lanjut
Roadmap & Keberlanjutan SI-PROHUKUM
Langkah strategis untuk memperkuat, mengembangkan, dan mengintegrasikan SI-PROHUKUM dalam tata kerja Bagian Hukum jangka panjang
Stabilisasi & Adoption
- Penguatan pelatihan pengguna untuk meningkatkan kemudahan penggunaan.
- Perbaikan minor berdasarkan feedback pengguna lapangan.
- Skalabilitas data untuk mengakomodasi volume dokumen yang bertambah.
Integrasi & Ekspansi
- Integrasi dengan sistem JDIH daerah untuk sinkronisasi produk hukum.
- Perluasan akses ke seluruh perangkat daerah pemrakarsa.
- Pengembangan fitur analitik untuk insight tren dokumen.
Transformasi Berkelanjutan
- Standardisasi proses monitoring produk hukum daerah melalui SI-PROHUKUM.
- Pengembangan dashboard publikasi untuk transparansi produk hukum.
- Pembentukan tim maintenance internal yang mandiri dan terlatih.
Komitmen Nilai
Ikrar BerAKHLAK & Komitmen Berkelanjutan
Penegasan komitmen ASN dalam mengaktualisasikan nilai dasar dan menjaga keberlanjutan inovasi SI-PROHUKUM
IKRAR ASN BERAKHLAK
"Kami, Aparatur Sipil Negara berikrar:
Menjunjung tinggi nilai-nilai BerAKHLAK dalam setiap langkah pengabdian, demi terwujudnya birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani"
IKRAR BELA NEGARA
Kami Warga Negara Indonesia, menyadari sepenuhnya bahwa dalam rangka menjaga Kedaulatan Negara, Keutuhan Wilayah, dan Keselamatan Bangsa, demi Kelangsungan Hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia, berikrar:
- Bersikap dan Berperilaku Cinta Tanah Air
- Memiliki Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
- Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara
- Rela Berkorban bagi Bangsa dan Negara
- Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara
Adnan Wardihan, S.H.
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama · Bagian Hukum Setda Polewali Mandar
E-Magazine SI-PROHUKUM
Inovasi Monitoring Alur Koordinasi & Progres Penyusunan Keputusan Bupati
“Inovasi tidak lahir dari kesendirian. Ia tumbuh dari konsultasi, kolaborasi, dan komitmen untuk melayani lebih baik.”
— Adnan Wardihan, S.H.Transformasi Digital untuk Transparansi & Akuntabilitas Layanan Hukum Daerah